Aplikasi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, karena perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.


Judul: Aplikasi Perbankan Syariah

Penulis: Dr. KMT. Lasmiatun, SE, M.Si dan Ahmad Taufik, S.Pd.I, M.Pd
ISBN: 978-602-61850-4-4
Ukuran: 14 x 20 cm
Jumlah hlm: x + 202

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, karena perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan, syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah.

Pada tahun 2011 baru terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati dalam akad oleh para pihak.

Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah. Selamat membaca!
Reaksi:

Posting Komentar

B575 ID

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget