Sejarah Pelecehan Seksual Terhadap Anak


Akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan adanya beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang memang sangat terbuka dan banyak di-blow upoleh media. Sehingga perhatian publik pun tertuju terhadap kasus tersebut. Pemerintah pun dengan serius menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. 
Sebenarnya kalau kita kembali ke belakang bahwa pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Coba bayangkan bahwa sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak sudah banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Sehingga pihak yang berwenang pun (dalam hal ini pemerintah) mengakui bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual. Hal itu bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Jika kita lihat lagi ke masa dulu bahwa pelecehan seksual terhadap anak telah terjadi sepanjang sejarah. Kasus ini memang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi perhatian publik signifikan terjadi pada masa sekarang.

Sebenarnya sejak awalpun sudah ada perhatian dari penguasa pada saat itu dan juga dari orang-orang pemerhati anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah karya tulis yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ini merupakan karya ilmiah pertama di dunia yang didedikasikan untuk khusus pelecehan seksual terhadap anak. Dimanakah pertama kali dipublikasikan? Karya ilmiah ini muncul pertama kali di Prancis pada tahun 1857 ditulis oleh Aguste Ambroise Tardieu yang berjudulMedical-Legal Studies of Sexual Assault (Etude medico-Légale sur les Attentats aux Mœurs).”Aguste Ambroise Tardieumerupakan seorang patolog terkenal asal Prancis dan pelopor kedokteran forensic (Masson, 1984, hlm 15-25).

Sebagaimana disinggung di atas bahwa pelecehan seksual terhadap anak menjadi isu publik pada 1970-an dan 1980-an. Sebelumnya, pelecehan seksual terhadap anak tidak begitu terungkap dengan jelas. Artinya sedikit dirahasiakan di masyarakat itu sendiri. Hanya kalangan keluarga inti saja yang tau. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri beranggapan bahwa kasus pelecehan seksual merupakan perbuatan yang amat buruk dan sebagai aib bagi keluarga. Sehingga daripada diungkap kasusnya ke publik lebih baik mereka merahasiahkannya.

Pada tahun 1968, 44 dari 50 negara bagian Amerika Serikat telah memberlakukan hukum yang mewajibkan bagi para dokter yang memeriksa anak untuk melaporkan kasus penganiayaan anak yang diperiksanya apabila ada kecurigaan. Pada tahun 1970, Amerika Serikat menerapkan perlindungan terhadap anak lebih umum lagi. Pada tahun 1974, Amerika serikat memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahun yang sama, Amerika Serikat membetuk Komisi Perlindungan Anak. Sejak itulah kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilaporkan telah meningkat secara dramatis. Akhirnya pada tahun 1979, pemerintah Amerika Serikat membentuk Komisi Nasional yang menangani tindakan kekerasan terhadap anak dan sekaligus merumuskan undang-undang pelecehan seksual yang lebih kumplit lagi dari undang-undang sebelumnya.

Justh Lewis Herman, profesor psikiatri Harvard, meneliti dan menulis buku mengenai kasus hubungan seksual yang dilakukan antara ayah dan anak di masyarakat Amerika. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara memeriksa secara medis terhadap beberapa perempuan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa banyak perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual dengan ayahnya sendiri. Ini artinya bahwa inses antara ayah dan anak. Herman mencatat kasus yang ditemukannya tersebut dari ketrlibatannya dalam gerakan hak-hak sipil.

Setelah mempublikasikan hasil penelitian tersebut, herman akhirnya mengeluarkan buku keduanya, Trauma dan Pemulihan, dianggap sebagai karya klasik dan latar belakang diciptakan istilah gangguan stres pasca trauma kompleks dan termasuk pelecehan seksual anak sebagai penyebabnya.

Pada tahun 1986, Kongres Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Hak Korban Pelecehan Seksual Anak, yang memberikan anak-anak hak untuk melakukan gugatan perdata dalam kasus-kasus pelecehan seksual. Dalam undang-undang tersebut sudah memuat tuntutan yang lebih besar dan pendeteksian para pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Tidak hanya di Amerika Serikat, ternyata kasus pelecehan sekusal terhadap anak juga terjadi di Zambia. Pada 2008, pengadilan Zambia mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh guru terhadap muridnya. Pengadilan Zambia memutuskan dan memberi hukuman kepada pelaku berupa hukuman perdata kepada, yaitu berupa denda sebesar $ 45 juta Kwacha Zambia ($ 13.000 dolar Amerika Serikat) kepada penggugat.

Pada tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia - laporan Jenewa, "Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan" menyatakan, aksi pelecehan seksual dan kekerasan lainnya yang terjadi di sekolah-sekolah perlu ada perhatian kusus dari instansi terkait di Negara bersangkutan dan juga penting untuk ditekan angka kasus tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melansir dalam laporannya bahwa di beberapa negara hubungan seksual antara guru dan murid bukanlah sebuah pelanggaran disiplin serius dan kebijakan tentang pelecehan seksual di sekolah-sekolah juga tidak ada atau tidak dilaksanakan. Beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah memperkenalkan undang-undang yang melarang hubungan seksual antara guru dan murid. WHO sangat berapresiasi terhadap Negara yang sudah memberkalukan undang-undang tersebut. Karena, WHO menilai, tindakan seperti itu sangat penting dalam membantu memberantas pelecehan seksual di sekolah. WHO juga menyarankan agar Negara yang bersangkutan juga harus memperhatikan aspek lain dan merubah system pendidikan yang menyeluruh, seperti perubahan untuk pelatihan guru dan perekrutan dan reformasi kurikulum, sehingga untuk mengubah hubungan gender di sekolah.

Pada November 2008, Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyepakati perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Dimana dalam perjanjian itu disepakati bahwa setiap Negara anggota PBB mewajibkan untuk melindungi hak anak. Ayat 34 dan 35 dalam konvensi tersebut meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Hal ini termasuk pernyataan bahwa ancaman kepada seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, prostitusi anak, dan eksploitasi anak dalam menciptakan pornografi dianggap melawan hukum. Negara juga diminta mencegah penculikan dan perdagangan anak.

Di Indonesia kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah sangat mengerikan. Kasus ini sangat pantastis. Sebagaimana yang dilansir hidayatullah.com, dipublikasikan pada Ahad, 4 Mei 2014, dalam sebuah artikel memaparkan mengenai kasusu pelecehan seksual terhadap anak yang dicatat atau dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa ada sekitar 400 Anak dalam satu tahun jadi korban kekerasan seksual. Ini membuktikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus ditangani dengan segera oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Suadaya Masyarakat. Ini harus dicari penyebabnya dan solusi penanganannya. Jika dibiarkan begitu saja maka korban kekerasan seksual terhadap anak akan semakin bertambah pada setiap tahunnya.

Sebenarnya di semua daerah di indonesia rawan terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilatarbelakangi adanya interaksi langsung antara orang dewasa dengan anak-anak. Seperti halnya di sekolah. Dimana anak-anak akan banyak berinteraksi dengan gurunya atau pegawai sekolah lainnya. Begitu juga di rumah. Anak-anak pastinya akan banyak berinteraksi dengan orang-orang dewasa di sekitar rumahnya. Hal ini menjadikan orang tua harus memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kerawanan tiap daerah pasti akan berbeda-beda. Hal itu dilihat dari sikap lingkungan dan keagamaan dilingkungan tersebut. Jika lingkungan masyarakat tersebut memiliki nilai agama yang kuat, bisa jadi kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat ditekan, walaupun tidak menjamin bahwa dilingkungan tersebut bebas dari kasus itu. Begitu juga di daerah-daerah yang memiliki mobililitas dan pencampuran budaya sangat tinggi, seperti kota-kota besar dan daerah yang memiliki obyek wisata, sangat rawan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Baru-baru ini KPAI daerah melakkan penelitian mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian tersebut, KPAI menilai dan menyimpulkan bahwa daerah paling rawan terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah tempat-tempat wisata. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan sesual yang terjadi kepada puluhan anak di Kota Sukabumi yang dilakukan oleh tersangka AS. Pada tahun 2014, Erlinda, Seketaris Jenderal KPAI, mengungkapkan bahwa provinsi yang paling rawan terjadi kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah Bali, lalu Medan, dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi tersebut memiliki tempat wisata yang cukup eksotis dan biasanya banyak wisatawan baik asing maupun lokal yang datang ke daerah itu.

Lebih lanjut, Erlinda mengungkapkan bahwa mayoritas anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dari kaum pria, karena anak laki-laki rentan menjadi korban pelaku pelecehan seksual karena mudah terbujuk oleh si pelaku yang merupakan phedopolia.

Erlinda juga mengungkapkan bahwa, banyaknya kasus kekerasan kepada anak, paling utama disebabkan adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku serta pengawasan dari orang tua yang minim, sehingga si pelaku dengan mudah membujuk calon korbannya untuk melayani hasrat seksualnya tersebut.

Agar kasus ini tidak terulang kembali, dibutuhkan peran orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Dimana orang tua berkewajiban untuk menjaga komunikasi dengan anak. Di samping itu, peran orang tua juga sangat diperlukan untuk mendidik anak-anaknya dari sisi spiritualnya, sehingga keimanan anak-anak akan meningkat dan terus meningkat seiring dengan perkembangan usianya.
Tidak hanya orang tua, peran serta pemuka agama pun cukup tinggi untuk mengantisipasi terjadi pelecehan seksual terhadap anak, sebab agama merupakan salah satu benteng yang kokoh untuk menjaga seseorang berubah kebiasaannya.


Tags:
Reaksi:

Posting Komentar

B575 ID

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget